nusakini.com--ASEAN-Jepang telah menjalankan kerja sama kemitraan sejak tahun 1973 dan telah menyelenggarakan KTT Peringatan Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Jepang ke-40 pada tahun 2013 lalu di Tokyo. 

ASEAN Led Mechanisms yakni ASEAN Plus One, ASEAN Plus Three (APT), East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), dan ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) telah menjadi dasar pengembangan arsitektur kawasan dan pencegahan eskalasi ketegangan akibat persaingan kekuatan-kekuatan besar (major powers) di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Timur. 

"Untuk arah ke depan kerja sama kemitraan strategis ASEAN-Jepang, Indonesia menekankan fokus dan prioritas kerja sama kemitraan ini harus diarahkan pada penguatan pilar politik-keamanan, counter terrorism, cybercrime, maritim, ketahanan ekonomi, konektivitas, energi, sosial-budaya, dan kesehatan terutama penanganan pandemic diseases", demikian disampaikan oleh Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan, M.I. Derry Aman, selaku Ketua Delegasi RI/Acting Ketua SOM ASEAN-Indonesia. 

Pada kesempatan ini, Indonesia secara khusus juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Jepang dalam memajukan kerja sama counter terrorism dan cybercrime di kawasan melalui mekanisme ASEAN-Japan Counter Terrorism Dialogue (AJCTD), dan ASEAN-Japan Cyber Crime Dialogue (AJCCD) yang didanai oleh Japan ASEAN Integration Fund (JAIF) dan JAIF 2.0. 

Di bidang kerja sama maritim, Indonesia terus mendorong Jepang untuk memberikan dukungan konkret dalam upaya implementasi EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang telah disepakati 18 pemimpin negara EAS pada KTT Asia Timur ke-10 di Kuala Lumpur bulan November 2015 lalu. Indonesia merupakan pemrakarsa dari inisiatif tersebut. 

Jepang juga mengemukakan kembali komitmennya dalam membantu mengurangi development gap di antara negara anggota ASEAN guna mempercepat integrasi ASEAN serta memperkuat Masyarakat ASEAN 2015. Jepang percaya bahwa peningkatan konektivitas di kawasan merupakan syarat mutlak dalam menjawab tantangan development gap tersebut. 

Untuk itu, pada penyelenggaraan KTT G7 di Ise-Shima akhir Mei lalu, Jepang kembali mengutarakan komitmennya untuk menyediakan dana sebesar 200 milyar dolar Amerika guna membiayai perbaikan infrastruktur di dunia selama lima tahun ke depan. Inisiatif yang diberi nama "Expanded Partnership on Quality Infrastructure" akan menggandeng berbagai lembaga bantuan teknis Jepang seperti Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), dan Nippon Export and Investment insurance (NEXI).   

​Inisiatif berikutnya dari Jepang merupakan upaya untuk menjembatani gap antara kebutuhan tenaga kerja di ASEAN dengan tingkat kemampuan tenaga kerja yang ada saat ini. Untuk itu, Jepang akan membantu membangun kemampuan 40 ribu tenaga kerja bidang industri di ASEAN dalam kurun waktu tiga tahun ke depan melalui inisiatif "Industrial Human Resource Development Cooperation". Sejak dicanangkan oleh PM Abe pada bulan November 2015 lalu, hingga bulan Mei 2016 inisiatif ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 15 ribu tenaga kerja dari negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. (p/ab)